FPPI

EDARAN RESMI ORGANISASI

MENEGASKAN KEPELOPORAN PERGERAKAN PEMUDA MELAWAN OLIGARKI KEKUASAAN DAN REZIM NEOLIBERAL

Secara Umum Pembacaan Situasi

Pasca terpilihnya SBY-Boediono dipemilu 2009, ternyata tidak banyak membawa perubahan yang cukup berarti dalam proses kesejahteraan rakyat. Gonjang-ganjing politik nasional yang kemudian dipaksa menjadi konsumsi rakyat Indonesia melalui media-media di indonesia ternyata telah membuat rakyat lupa akan karakter rezim yang sesungguhnya yang saat ini sedang berkuasa. Perdebatan awal pemilihan capres-cawapres yang kemudian memposisikan bahwa wakil presiden boediono sebagai agen noelib jangan lah kita tinggalkan begitu saja, tetapi terlepas dari itu semua bahwa karakter rezim sebagai bagian dari agen neolib sudah sangat jelas terlihat. Sekali lagi bahwa naiknya SBY-Boedionio telah merepresentasikan keberhasilan reproduksi dan reorganisasi rezim orde baru selama reformasi yang dikhianati oleh elit politik oligarki.

Terlepas dari itu banyak sudah catatan hitam kepemimpinan rezim SBY pada periode lalu. Lihat saja pada saat akhir periode kepemimpinan rezim SBY pada tahun 2009 lalu, dengan tidak malu-malu pemerintahan SBY pada pertemuan Kopenhagen yang membahas tentang perubahan iklim, kembali mengajukan utang untuk perubahan iklim menunjukkan ketidak seriusan pemerintah mendorong perundingan iklim yang adil. Utang tersebut diperoleh dari Jepang dan Perancis. Masing-masing $ 500 juta dari Perancis (AFD) dan $ 300 Juta dari Jepang (JICA), serta tambahan $ 400 Juta utang tahun ini untuk perubahan iklim dari pemerintah Jepang. Kebijakan pemerintah tersebut jauh dari prinsip keadilan iklim dimana negara maju seharusnya memberikan kompensasi terhadap negara berkembang bukan lewat pengucuran utang, hal ini kemudian menyebabkan Indonesia kembali masuk kepada jebakan utang yang cukup besar.

Kemudian dengan alih-alih melakukan pembangunan ekonomi rakyat, pemerintahan rezim saat ini ternyata melakukan hal yang sebaliknya. Kebijakan negara yang selalu berkiblat kepada mekanisme pasar, semakin terlihat. Kesepakatan perdagangan FTA (Free Trade Agrement) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, juga menjadi bumerang bagi proses industrialisasi negeri ini. China sebagai raksasa baru negara industri akan melakukan eskpor besar-besaran hasil industrinya kepada Negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan menyusul dibebaskan bea masuk bagi semua hasil industri Cina dan inilah bentuk kesepakatan perdagangan FTA (Free Trade Agrement) yang terlanjur diikuti oleh Indonesia. Maka dapat diperkirakan bahwa situasi perdagangan di Negara-negara Asia Tenggara bahkan di Asia Pasifik akan menjadi sangat liberal dan kompetitif.

Melihat hal ini semua kemudian menjadi pertanyaan besar kita bahwa apakah Negara Republik Indonesia mampu keluar dari cengkraman kapitalisme internasional, mengingat bahwa sampai dengan saat ini dapat kita katakan karakter rezim SBY-Boediono tetap sebagai agen neolib yang baik dan selalu siap sedia melakukan sekian banyak agenda neolib di republik ini - pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal sebagaimana diperintahkan AS, Inggris, Jepang, IMF, Bank Dunia, dan ADB. Catatan bahwa masih manutnya rezim Negara ini terhadap agenda-agenda neolib yaitu dengan semakin massifnya kekekarasan Negara melalui kebijakan pemerintah baik itu berupa UU atau peraruturan pemerintah lainnya (baca: UU PM, UU Pengelolahan Pesisir, UU SDM dan lainnya).

Di sisi lain dalam situasi pemerintahan bentukan demokrasi proseduralisme, negosiasi politik ekonomi terus dilakukan, parlemen merupakan ruang negosiasi paling telanjang antara partai politik (pendukung maupun penentang semu) dengan pemerintahan dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan politik. Seringkali pemicunya adalah gerakan massa yang muncul akibat kebijakan (regulasi) Pemerintah yang mengikuti agenda-agenda neo kolonialisme-imperialisme yang menghantam penghidupan rakyat.

Masalah yang kemudian berakibat fatal adalah fenomena gerakan rakyat pasca reformasi menjadi masalah tersendiri. Semakin terfragmentasi gerakan-gerakan rakyat serta terjebak pada isu sektoralisme dan banyak juga gerakan-gerakan social lainnya terjebak pada isu konflik elit, sebenarnya semakin menjauhkan gerakan tersebut dari system social masyarakat sesungguhnya. Ini kemudian yang menjadi kritik besar kita terhadap fenomena politik nasional dan kritik kita terhadap karakter rezim saat ini.



Menyambut Kedatangan OBAMA.

Tidak dapat dipungkiri bahwa AS sebagai salah satu Negara adidaya, menjadi salah satu Negara maju yang sampai saat paling bertanggung jawab atas pemiskinan massal di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, semua melalui “pemaksaan” kepada Negara-negara dunia ketiga untuk memakai logika pertumbuhan dengan skema Neoliberalnya. Secara eksplisit kedatangan Barack Obama tidak hanya kita lihat sebagai kunjungan kenegaraan biasa, hal ini dapat kita tilik lebih jauh dari keadaan kriris ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 lalu yang melanda AS dan kemudian berdampak pada Negara-negara dibelahan dunia manapun. Krisis yang kemudian menyebabkan Negara AS tenggelam dalam lautan hutang akibat krisis kredit. Hutang nasional Negara ini mencapai 10 triliyun US dollar, hutang konsumen akibat nafsu besar import mencapai 11,4 trilyun US dollar , hutang perusahaan Amerika 18,4 trilyun US dollar hampir 75% dari ekonomi dunia. Paman Sam juga menghadapi defisit perdagangan yang terus membengkak.

Presiden Amerika, Barack Obama membenarkan tentang kondisi perekonomian Amerika pada bulan April tahun 2009 yang lalu dalam sebuah pernyataan baru di mana ia berkata: “Pagi ini, kami diberitahu bahwa perekonomian kita telah kehilangan 539 ribu pekerjaan, dan itu terjadi pada bulan April ini saja”. Obama memperhatikan bahwa rata-rata angka pengangguran mencapai tingkat tertinggi sejak 25 tahun. Bahkan dia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan terus mengalami deflasi yang besar tahun demi tahun. Hal ini gambaran umum yang kemudian dengan berbagai cara pemerintahan AS melakukan koreksi besar-besaran terhadap kebijakan ekonominya serta kembali memassifkan cekramannya di negara-negara dunia ketiga melalui forum-forum internasional, baik itu melalui pertemuan G-20 maupun APEC. Dan lagi-lagi negara-negara dunia ketiga yang menjadi tumbal atas krisis yang terjadi. Negara-negara maju termasuk AS yang merupakan kelompok yang paling bertanggung jawab atas krisis multidimensi yang dihadapi dunia saat ini, berencana menjadikan negara-negara berkembang sebagai bamper krisis. Caranya adalah dengan merancang satu strategi baru dalam rangka menjadikan negara-negara berkembang sebagai tempat untuk mengeruk sumber daya melalui investasi, penciptaan ketergantungan baru melalu utang, dan mendorong pembukaan pasar untuk ekspansi produk negara-negara maju.

Disisi lain kemunculan Negara-negara industri baru seperti China, India, Korsel dan lainnya, kemudian dilihat AS sebagai ancaman yang cukup serius. Catatan saja bahwa krisis finsial yang dialami AS menyebabkan presentase ekspor AS di Negara-negara berkembang menurun pada tahun 2009 menjadi sekitar 20% dari total ekspor dunia. Maka dari itu bahwa kedatangan Obama di Indonesia sangat menentukan dalam tata hubungan Indonesia dengan Cina maupun Indonesia dengan AS. Dalam hal ini bahwa hubungan Cina dengan AS saat ini tidak dalam keadaan yang baik, maka tak pelak lagi bahwa demi mengamankan posisi AS indonesia sebagai pasar yang strategis dan juga negara penyedia SDA yang cukup besar, maka dengan banyaknya kepentingan itu, AS pasti akan menawarkan berbagai bantuan dengan nilai yang sangat besar kepada indonesia, sekali lagi bantuan tersebut tidak akan diberikan secara cuma-cuma, tetapi semua itu dengan kompensasi melalui ”pemaksaan” kepada Negara Indonesia agar tetap tunduk terhadap kepentingan AS.



Sikap Kita

Kelahiran FPPI untuk Respublika mempunyai arti bahwasanya bagaimana kita mampu menggali dan menggalang (institusionalisasi) potensi masyarakat yang berserak dimana-mana dan yang telah terkotak-kotak oleh pengelompokan identitas baik di ranah sosialnya maupun di tingkatan bangunan garis politiknya sendiri, guna dikonsolidasikan sebagai social capital sebagai pondasi dasar dari kedaulatan Negara yang berpihak kepada masyarakatnya. Dari situlah kekuasaan sejati yang sesungguhnya akan lahir, sehingga negosiasi-negosiasi politik yang akan dilakukan haruslah tetap bersandar atas pembangunan relung dalam (inner world) sistem masyarakat itu sendiri baik di tingkatan rasionalisasi atas bangunan sosial politik masyarakatnya serta yang terlebih penting lagi adalah peningkatan dan pengelolaan kapasitas cara produksi ekonomi politik masyarakatnya. Dari sinilah perjuangan politik yang kita maksud, bukanlah bersandar atas logika-logika politik kekuasaan yang selalu berbicara di ranah kalkulasi untung rugi semata melainkan harus tetap menyandarkan pada politik masyarakat sendiri, dimana kedaulatan kuasa rakyat akan berangkat dari kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk kemerdekaan 100% rakyat itu sendiri.

Sebagai sebuah organisasi pergerakan pemuda, kita mencoba kembali menegaskan bahwa hadirnya FPPI dengan sikap politik ekstraparlementernya wajib dalam melakukan perjuangan melawan proses penindasan yang sampai saat ini telah semakin massif. Maka dari itu melihat bahwa semakin seksamanya proses liberalisasi yang hari ini terjadi dan semakin kuatnya cengkraman kapitalisme internasional melalui lembaga-lembaga internasionalnya (IMF, WB, ADB, TNC’s/MNC’s dan negara-negara maju), serta semakin tumbuh suburnya agen-agen neolib di negeri ini, FPPI memandang perlu bahwa perjuangan atas isu-isu kerakyataan haruslah didahulukan dan menjadi isu terpenting dalam mendorong peristiwa sosial menjadi peristiwa politik, serta menjadikan tema ekstraparlementer sebagai bagian dari fase pergerakan yang harus kita buat maju menjadi semangat atas perluasan pengorganisiran dan penguatan organisasi.

Dengan momentum hadirnya Barack Obama di Indonesia serta agenda tersembunyi yang dibawah Obama (apapun yang kemudian agenda di bawah oleh Obama), FPPI melihat ini hanyalah bagian dari desain besar AS, agar dapat keluar dari krisis - yang dibuat oleh mereka sendiri – serta mampu mempertahankan Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang cukup besar untuk tetap dibawah komando AS sebagai negara pengusung sistem pasar neolib.

Maka dari itu sikap politik ekstraparlementer dalam mengambil sikap kepeloporan pemuda, FPPI menegaskan bahwa,

1. Negara Republik Indonesia harus segera mengakhiri kerjasama internasionalnya baik yang bersifat multirateral dan bilateral yang selama ini merugikan Indonesia dan mendorong kerjasama internasional yang berdasarkan keadilan global.

2. Menegaskan bahwasanya skema perekonomian pemerintahan SBY-Bediono telah mendorong perputaran roda ekonomi dalam negeri dan bangunan industri nasional masih saja didominasi oleh modal-modal asing.

3. Dan masih kuatnya dominasi modal asing di Indonesia adalah sebagai akibat praktek liberalisasi, deregulasi dan privatisasi (capital violence) yang telah diselenggarakan pemerintahan republik ini yang mana selalu didahului dengan lahirnya berbagai formulasi kebijakan negara yang inkonsitusional (judicial violence) dan peraturan perundang-undangan yang semakin liberal dan memiskinkan warga negaranya sendiri.

4. Karakter rezim saat ini adalah karakter rezim neolib yang akan selalu melanggengkan semua agenda neolib yang akan semakin menyebabkan rakyat negeri ini terjerumus pada jurang kemiskinan.

5. Menegaskan bahwa FPPI akan selalu menjadi garda depan perubahan dengan tetap melakukan aksi-aksi yang mengusung isu-siu kerakyataan yang berorientasi pada menjadikan peristiwa sosial menjadi peristiwa politik.

6. Menyerukan adanya persatuan antar gerakan semesta rakyat Indonesia untuk melawan segala bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial budaya yang disebabkan oleh dominasi modal internasional.

Untuk itu, bertepatan dengan momentum kedatangan Barack Obama sudah saatnya seluruh kekuatan elemen pemuda bersama semesta rakyat Indonesia menuntut:



1. Renegosiasi ulang atas semua kesepakatan internasional yang merugikan rakyat Indonesia.
2. Nasionalisasi asset yang dikuasai asing dan bangun Industri Nasional yang tangguh dan bebas dari intervensi asing. Cabut Semua Kebijakan Privatisasi & Liberalisasi Modal Internasional (UUPM, UU Perkebunan, UU SDA, UU Kelistrikan, UU BHP)
3. Sediakan Lapangan Kerja untuk Rakyat, serta
4. Turunkan Harga, Tolak penggusuran.
5. Legalisasi kedaulatan rakyat atas akses-akses sumber-sumber penghidupan dengan melakukan REFORMA AGRARIA yang konsisten.



Demikian edaran ini kami sampaikan, dengan harapan bahwa kawan-kawan dimasing-masing kota dapat kembali memperluas pembacaan sitnasnya masing-masing dan tetap menyambungkannya dengan perkembangan situasi eksternal di masing-masing kotanya.

MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN,

MENDIDIK PENGUASA DENGAN PERLAWANAN.

MUNDUR DAN TINDAKAN INSDISPLINER MERUPAKAN PENGHIANATAN TERHADAP ORGANISASI



Jakarta, 15 April 2010

Ttd





Ida Bagus Togar Ferry Widodo

Wakil Ketua Umum Nasional FPPI Ketua Umum Nasional FPPI



Kepada Yth.

Kawan-kawan Pengurus Kota

Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

Di Manapun Kau Berada.



Salam,

Mengingat banyaknya agenda internal organisasi yang harus segera kita selesaikan bersama-sama pasca kongres ke V FPPI, maka berikut ini kami sampaikan tugas-tugas pimpinan kota yang segera dilakukan.



1. Aksi menyambut kedatangan Barack Obama serentak nasional

Aksi menyambut kedatangan Barack Obama serentak secara nasional ini akan dilangsungkan sesuai dengan jadwal kedatangan Barack Obama. Sampai dengan saat ini jadwal kedatangan belum dapat kita pastikan, tetapi info terakhir dari detik.com Obama akan berangkat ke indonesia diantara tanggal 23 sampai tgl 25 maret 2009. DIHARAPKAN JUGA KAWAN-KAWAN DIMASING-MASING KOTA DAPAT MENCARI INFO KEDATANGAN OBAMA DAN KEMUDIAN BISA DISHARE KEKAWAN-KAWAN PIMPINAN KOTA LAINNYA MELALUI MEDIA EMAIL ATAUPUN SMS DAN TELPON. Dan sekali lagi info tersebut harus berani dipertanggung jawabkan. Edaran ini juga disampaikan, dengan harapan bahwa kawan-kawan dimasing-masing kota dapat kembali memperluas pembacaan sitnasnya masing-masing dan tetap menyambungkannya dengan perkembangan situasi eksternal di masing-masing kotanya.

Untuk resening bisa melihat dari "Edaran Pertama Pimpinan Nasional" (yang juga akan dilampirkan kembali pada email kali ini).



2. Secepatnya Melakukan Konferta.

Diharapkan bagi seluruh pimpinan-pimpinan kota yang belum melakukan konferta diharapkan sesegera mungkin melakukan konferta dengan catatan bahwa hasil-hasil kongres ke lima dapat menjadi acuan perbincangan dan acuan kerja dalam konferta nanti, yang harapannya hasil-hasil kongres dapat diturunkan atau disesuaikan dengan situasi kotanya.

Diharapkan juga pimpinan kota yang akan melakukan dan telah melakukan konferta wajib merekomendasikan nama-nama kader yang bisa dimasukan dijajaran pengurus pimpinan nasional. Sekali lagi nama-nama yang diusulkan kawan-kawan pimpinan kota harus juga dipertanggung jawabkan.



Demikian edaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih. Selamat Bergerak! Jaga kesehatannya selalu.



MENOLAK TUNDUK MENUNTUT TANGGUNG JAWAB